http://Catatannews.id ][ Bogor ][ Wacana pembukaan kembali aktivitas tambang di Bogor Barat kembali memanas. Lembaga Aliansi PANDAWA menyebut, isu ini menempatkan wilayah tersebut di persimpangan: janji kemakmuran ekonomi atau ancaman kehancuran lingkungan.
Dalam rilis resminya kepada media, Selasa (6/5/2026), PANDAWA membedah fenomena tambang Bogor Barat lewat empat kacamata: pragmatis, logis, etis, dan ambisi.
*1. Kacamata Pragmatis: “Yang Penting Dapur Ngebul”*
PANDAWA menilai, secara pragmatis tambang dianggap sebagai penyelamat ekonomi warga. Aktivitas tambang memicu efek domino: warung nasi laku, kontrakan penuh, pemuda dapat kerja sebagai buruh atau pengatur jalan.
“Rusak lingkungan urusan nanti, yang penting hari ini bisa makan,” tulis PANDAWA, menggambarkan sikap yang mengabaikan dampak jangka panjang demi kebutuhan perut hari ini.
*2. Kacamata Logis: Hitungan Untung-Rugi*
Secara logis, tambang berizin memang menyumbang PAD dan lapangan kerja legal. Namun, PANDAWA menyoroti “biaya sosial-ekologis” yang jarang dihitung: jalan rusak, debu, macet, kecelakaan, hingga banjir bandang.
“Berapa nilai PAD dari tambang versus biaya perbaikan jalan per tahun? Berapa nyawa melayang akibat truk tambang versus tenaga kerja terserap? Tanpa data jujur, kebijakan hanya spekulasi,” tegas rilis tersebut.
*3. Kacamata Etis: “Adil untuk Siapa?”*
Dari sisi etika, PANDAWA menyebut keuntungan tambang lebih banyak dinikmati pemilik modal dan elite. Sementara warga menanggung debu, bising, jalan rusak, dan risiko bencana. Generasi mendatang justru mewarisi lubang bekas galian dan krisis air.
“Bolehkah kita menukar keselamatan ribuan warga hari ini dan masa depan anak cucu demi keuntungan sesaat?” tulis PANDAWA.
*4. Kacamata Ambisi: Proyek Kekuasaan*
PANDAWA juga menyoroti tambang sebagai instrumen politik. Izin tambang kerap jadi komoditas: ada sponsor, balas budi, dan setoran. Pembukaan kembali tambang dinilai tak lepas dari peta kepentingan jelang tahun politik dan jejaring bisnis lingkar kekuasaan.
“Yang paling siap menampung cuan dari tambang justru bukan rakyat kecil, melainkan mereka yang punya akses dan modal,” ungkapnya.
*Hasil Investigasi PANDAWA: Ada Tambang Diduga Ilegal*
Berdasarkan investigasi di lapangan, PANDAWA merilis daftar perusahaan tambang di Bogor Barat:
*Perusahaan berizin:*
1. PT Quarry Munara
2. PT SBB Maloko
*Perusahaan diduga tidak berizin:*
1. PT Lotus
2. PT Lola
3. PT Sudamanik
PANDAWA menegaskan, publik wajib mengawal kebijakan tambang dengan akal sehat. Pertanyaannya: apakah Bogor Barat akan jadi etalase kemakmuran semu dari perut bumi, atau contoh daerah yang berani menolak pembangunan yang mengorbankan warganya?
“Jawaban itu ada di tangan pemangku kebijakan,” tutup rilis PANDAWA.
Yani Suorini (Nay)
