http://Catatannews.id ][ Bogor ][ Berita yang menyebut Bupati Bogor menepis wacana pemisahan diri dari Jawa Barat akibat penutupan tambang layak disikapi secara kritis. Pernyataan itu memang meredam kegaduhan, tapi justru menimbulkan pertanyaan baru: jika isu pindah provinsi tidak benar, lalu apa arti dari desakan keras agar tambang dibuka kembali?
Berikut pandangan terkait situasi terbaru di Kabupaten Bogor:
*Menepis Isu, Diam pada Akar Masalah*
Secara administrasi, wajar jika Bupati menyebut isu pemindahan wilayah sebagai hoax. Mengubah batas provinsi bukan hal yang bisa terjadi begitu saja.
Yang mencolok, Bupati hanya meredam dampak emosionalnya, tapi tidak menjawab inti persoalan: mengapa permohonan pembukaan tambang diajukan dengan sangat mendesak? Mengapa ratusan truk pasir tetap beroperasi meski izin ditutup? Dan siapa yang bertanggung jawab atas jalan-jalan rusak yang dikeluhkan warga bertahun-tahun?
Menyebut satu berita hoax tidak membuat masalah di lapangan hilang. Ini terkesan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pengelolaan ekonomi dan lingkungan.
*Aspirasi Warga Nyata, Jangan Dianggap Angin Lalu*
Meski disebut hoax, tuntutan untuk pindah provinsi benar-benar muncul dari aksi demonstrasi. Artinya, kemarahan dan kekecewaan warga itu nyata. Mereka merasa tidak didengar dan aturan provinsi memberatkan.
Ketika aspirasi ini hanya dijawab dengan kata “hoax”, rasanya seperti pembungkaman. Wacana itu muncul karena ada ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan yang ada. Mengabaikan akar kekecewaan sama saja memendam bom waktu.
*Konflik Bupati vs Gubernur Belum Selesai*
Pertikaian wewenang antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar juga belum selesai. Bupati memohon tambang dibuka, provinsi tetap menutupnya, lalu muncul isu pindah provinsi, dan sekarang dibilang hoax. Lingkaran masalah ini terus berputar tanpa solusi.
Yang lebih mengkhawatirkan, debat publik hanya berkutat pada “buka atau tutup”. Tidak ada diskusi serius soal dampak tambang, alternatif ekonomi, atau perbaikan kerusakan lingkungan.
Padahal sebagai daerah penyangga Jakarta, Bogor punya potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan air bersih. Mengapa potensi itu tidak diperjuangkan sekuat tenaga seperti halnya izin tambang?
*Hoax atau Tidak, Kerusakan Lingkungan Tetap Nyata*
Isu pindah provinsi mungkin hoax, tapi kerusakan lingkungan, jalan rusak, banjir, dan longsor itu nyata.
Berita bisa dibantah benar atau salah. Tapi lubang besar di jalan, sungai keruh lumpur, dan lahan gundul akibat tambang adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Pernyataan Bupati justru terkesan mengelak dari tanggung jawab, sibuk menanggapi berita tapi lupa pada keluhan warga di lapangan.
*Kesimpulan*
Bupati boleh menyebut wacana pemindahan wilayah sebagai berita bohong. Tapi masalah tidak akan selesai hanya dengan klarifikasi.
Warga Bogor butuh jawaban nyata: arah ekonomi daerah jika tambang ditutup, dan kepastian siapa yang memperbaiki kerusakan akibat pertambangan puluhan tahun.
Kalau hanya pandai menepis berita tapi diam soal kerusakan alam dan ketergantungan tambang, maka yang dibohongi bukan publik, melainkan masa depan Kabupaten Bogor itu sendiri.
Yani Supriani (Nay )
Opini oleh Ahmad Rohani, Aktivis Bogor Raya asal Lebak, Banten
