TANGERANG ][ http://Catatannews.id ][ Rakyat Koalisi Banten/RKB melayangkan surat resmi ke Polsek Kronjo dan Kecamatan Kronjo. Surat itu berisi permintaan agar aktivitas galian tanah yang diduga ilegal di Desa Bakung segera ditutup permanen.
Surat bernomor 014/KRB/VI/2026 dengan perihal “Ultimatum dari Rakyat” itu diserahkan Minggu 28/6/2026. RKB meminta aparat dan instansi terkait menindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Presidium I RKB Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., mengapresiasi Polsek Kronjo yang menerima perwakilan RKB.
“Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat ditindaklanjuti dengan langkah sesuai ketentuan hukum,” ujar Rizk.
Dalam suratnya, RKB menyoroti dugaan kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial di masyarakat, serta perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
RKB mendasarkan tuntutan pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Surat tembusan dikirim ke Mabes Polri, Polda Banten, Polresta Tangerang, KLHK, DLH Provinsi Banten, DLH Kabupaten Tangerang, ESDM Banten, DPRD Banten, DPRD Kabupaten Tangerang, hingga Ombudsman RI.
RKB meminta aparat penegak hukum memproses apabila ditemukan pelanggaran peraturan.
Kapolsek Kronjo Iptu Bayu Sujatmiko menyatakan belum menerima dokumen perizinan galian hingga Jumat 26/6/2026.
“Sampai saat ini kami belum menerima dokumen perizinannya. Jika terbukti tidak berizin atau melanggar aturan, akan diproses sesuai mekanisme hukum,” jelas Iptu Bayu via WhatsApp.
Ia menyebut Kecamatan Kronjo bersama Satpol PP akan mengambil langkah sesuai kewenangan. Iptu Bayu juga menegaskan penanganan tetap berjalan sesuai prosedur, meski dirinya akan segera sertijab.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola galian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai UU Pers 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Tangerang, 28 Juni 2026
REDAKSI
