Jakarta ][ http://Catatannews.id ][ Koalisi MBG Watch mendesak Pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis/MBG. Desakan itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia/TII sekaligus Anggota Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono, dalam Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya, Selasa 1/7/2026.
Menurut Agus, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional/BGN tidak akan berdampak jika tidak diikuti perombakan sistem, aturan, dan pengawasan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN bersama Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Purn. Trenggono. Pelantikan menggantikan jajaran sebelumnya yang ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dan suap.
“Mengganti orang saja tidak akan mengubah arah program menjadi lebih baik. Jika kerangka hukum, aturan main, dan sistem pengawasan tidak diperbaiki secara mendasar, celah penyimpangan akan tetap terbuka,” kata Agus.
Ia menegaskan akar masalah ada pada fondasi sistem yang rapuh, bukan hanya individu.
Koalisi menyoroti ketimpangan penempatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG. Data menunjukkan prevalensi stunting tertinggi ada di Papua Tengah 39,4 persen dan Nusa Tenggara Timur 37,9 persen. Namun pembangunan SPPG justru paling banyak di Jawa Barat.
“Jarak antara kebutuhan nyata dan lokasi pelaksanaan sangat jauh. Ini bukti perencanaan belum berbasis data akurat,” ujarnya.
Agus juga mengungkap temuan pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Tercatat ada pembelian kaos kaki, semir sepatu, tablet, televisi, CCTV, hingga motor listrik dari anggaran program.
“Anggaran triliunan rupiah ini seharusnya menjadi bahan pangan bergizi bagi anak-anak, bukan perlengkapan yang tidak ada hubungannya. Ini pemborosan uang rakyat,” tegasnya.
Koalisi menilai moratorium pembangunan dapur dan penundaan operasional saat libur sekolah belum menyentuh akar masalah. MBG Watch meminta program dihentikan menyeluruh sementara waktu.
“Program baru boleh dilanjutkan setelah seluruh aturan, regulasi, dan tata kelola disusun lengkap, transparan, dan melibatkan partisipasi publik,” ujarnya.
Tim Red
